Lumbis Hulu – Sebanyak 10 desa di Kecamatan Lumbis Hulu terus memperkuat upaya digitalisasi desa melalui pengembangan Sistem Informasi Desa PRM-AID (Potensi Ruang Mikro Aplikasi Informasi dari Desa). Program ini diikuti oleh Desa Tetagas, Tau Lumbis, Kabungolor, Tuntulibing, Lipaga, Mamasin, Duyan, Sibalu, Bulu Laun Hulu, dan Kalisun.

Pengembangan sistem informasi desa tersebut difasilitasi oleh KKI WARSI sebagai bagian dari upaya membangun basis data desa yang lebih lengkap, akurat, dan mudah diakses. Kegiatan diawali dengan pelatihan bagi tim kerja yang terdiri atas tim sosial, tim spasial, dan tim input data.

Setelah pelatihan selesai, masing-masing tim menjalankan tugas sesuai perannya. Tim sosial melakukan pendataan secara partisipatif dengan mendatangi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data kependudukan dan informasi sosial masyarakat. Sementara itu, tim spasial melakukan pemetaan berbagai titik keruangan desa, seperti lokasi perladangan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan dimasukkan ke dalam sistem oleh tim input data.

Proses pengumpulan dan pengelolaan data dilakukan secara bertahap dengan melibatkan masyarakat desa. Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat sekaligus meningkatkan keterlibatan warga dalam pembangunan desa berbasis informasi.

Seluruh desa peserta menunjukkan semangat dan komitmen dalam mengembangkan digitalisasi desa melalui PRM-AID. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu menjadi bank data desa yang terintegrasi, baik untuk data kependudukan maupun data keruangan, sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan berbasis data.

Melalui pengembangan Sistem Informasi Desa PRM-AID, desa-desa di Kecamatan Lumbis Hulu menunjukkan bahwa transformasi digital dapat dimulai dari tingkat desa dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyediaan data. Upaya ini menjadi langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.